DPRD Blora menggelar Paripurna DPRD Blora untuk membahas LKPJ Bupati TA 2024. Simak laporan lengkap capaian dan evaluasi kinerja Pemkab Blora.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar Rapat Paripurna dengan agenda utama penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran (TA) 2024. Acara ini berlangsung pada Kamis (27/3) di ruang sidang DPRD Blora dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, Mustopa, S.Pd.I., didampingi unsur pimpinan DPRD lainnya.
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Forkopimda Blora, anggota DPRD Blora, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), BUMN/BUMD. Rapat ini menjadi momentum penting dalam meninjau capaian dan evaluasi kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2024.
Landasan Hukum dan Urgensi LKPJ Bupati
Dalam pengantarnya, Ketua DPRD Blora Mustopa menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Selanjutnya, sesuai Pasal 69, Kepala Daerah wajib menyampaikan tiga laporan utama:
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD.
- Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Mustopa, hasil evaluasi dari laporan ini akan menjadi dasar bagi Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan penghargaan maupun sanksi kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 19 Ayat 1, LKPJ wajib disampaikan dalam rapat paripurna DPRD satu kali dalam setahun, paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Sorotan Utama LKPJ Bupati Blora TA 2024
Dalam kesempatan ini, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan ringkasan LKPJ 2024 yang menyoroti berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Berikut beberapa poin utama yang disampaikan:
1. Kinerja Keuangan Daerah
- Pendapatan daerah melampaui target, mencapai 100,5 persen atau sekitar Rp2,6 triliun.
- Realisasi belanja daerah sebesar Rp2,63 triliun dari total anggaran Rp2,71 triliun, atau 97,35 persen.
- Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tercatat Rp86,44 miliar.
2. Indikator Kinerja Pemerintahan
- Dari 1.693 indikator kinerja pemerintahan dan pembangunan, mayoritas berhasil dicapai dengan baik.
- Namun, terdapat 57 indikator (3,37 persen) yang belum mencapai hasil optimal.
- Bupati menyampaikan permohonan maaf dan berkomitmen untuk melakukan perbaikan ke depan.
3. Program Pembangunan Prioritas
Bupati Blora juga memaparkan berbagai program pembangunan yang telah dilakukan sepanjang 2024, meliputi:
- Infrastruktur: Pembangunan jalan, jembatan, dan sarana umum.
- Pelayanan Kesehatan: Peningkatan fasilitas rumah sakit dan puskesmas.
- Pendidikan: Bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah-sekolah di Blora.
- Kesejahteraan Sosial: Program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Blora berhasil meraih 33 penghargaan di tingkat regional dan nasional, termasuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah.
Tanggapan DPRD Blora Tentang Evaluasi dan Langkah Strategis
Menanggapi laporan tersebut, Ketua DPRD Blora Mustopa menekankan bahwa LKPJ merupakan bagian dari mekanisme evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ia meminta seluruh anggota DPRD untuk mencermati laporan ini secara menyeluruh agar dapat memberikan masukan yang konstruktif.
“DPRD dan kepala daerah adalah mitra strategis yang sejajar dalam menjalankan roda pemerintahan. LKPJ ini bukan untuk menjatuhkan Bupati, tetapi sebagai bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan,” tegas Mustopa.
Menurutnya, Paripurna DPRD Blora ini menjadi momentum penting dalam menentukan langkah strategis demi kemajuan Kabupaten Blora. Ia berharap dengan adanya transparansi dan akuntabilitas ini, pembangunan di Blora dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
