Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah berhasil mengatasi sebagian besar permasalahan Anak Tidak Sekola...
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Pendidikan (Disdik) telah berhasil mengatasi sebagian besar permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut. Berdasarkan data terbaru, sekitar 4.000 ATS telah kembali ke sekolah formal, sementara 1.000 lainnya memilih jalur pendidikan non-formal melalui program kesetaraan Paket B dan Paket C. Ini merupakan upaya penting dalam meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.
Sekretaris Disdik Kabupaten Blora, Nuril Huda, mengungkapkan bahwa jumlah ATS di Blora sempat mencapai angka 6.480 anak. "Dari angka tersebut, kami berhasil mengembalikan sekitar 4.000 anak ke sekolah formal dan 1.000 anak lainnya ke jalur pendidikan non-formal," jelas Nuril.
Meski demikian, masih terdapat sekitar 1.400 anak yang belum kembali bersekolah. Sebagian besar dari mereka tinggal di luar kota atau di daerah yang sulit dijangkau. "Kami terus berupaya mengembalikan mereka, baik melalui sekolah formal, non-formal, maupun alternatif lain seperti sekolah jarak jauh," tambahnya.
Nuril Huda juga menyoroti beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak di Blora tidak melanjutkan sekolah. Di antaranya adalah faktor ekonomi, jarak yang jauh dari sekolah, dan keterlibatan anak-anak dalam membantu pekerjaan orang tua. "Ada juga faktor lingkungan, di mana sebagian orang tua masih kurang peduli terhadap pendidikan anak," lanjutnya.
Dalam rangka mempercepat penurunan angka ATS, Blora mendapat pendampingan dari UNICEF untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, A. Mahbub Djunaidi, menjelaskan bahwa UNICEF menilai percepatan penurunan ATS di Blora cukup signifikan.
“Blora diminta untuk memaparkan inovasi penanganan ATS, seperti Sistem Informasi Layanan Anak Tidak Sekolah (SILAT), dalam rapat di Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Presentasi tersebut sudah kami lakukan pada 29 Agustus 2024,” kata Mahbub.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, menyatakan bahwa penanganan ATS di Blora sudah berada di jalur yang tepat. "Kami telah menjadi rujukan bagi beberapa kabupaten tetangga seperti Grobogan, Pati, dan Magelang yang ingin mempelajari cara penanganan ATS di Blora," ujarnya.
Menurut data yang ada, Kabupaten Grobogan mencatat angka ATS mencapai 7.500 anak, sementara Pati bahkan mencapai 22.000 ATS. Blora yang telah mengimplementasikan SILAT diharapkan bisa terus meminimalisir jumlah ATS. “Kami terus berkomitmen untuk mencapai target zero ATS,” tegas Sunaryo.
Untuk mengoptimalkan penanganan ATS, Sunaryo menambahkan bahwa pihaknya akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Desa sebagai entitas terdekat dengan masyarakat diharapkan bisa memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi ATS di wilayah mereka.
Meskipun menghadapi tantangan seperti penduduk yang sudah menikah dan sulit diajak kembali ke sekolah, gerakan "Ayo Kembali ke Sekolah" akan terus digencarkan. "Kami akan terus memotivasi masyarakat untuk memastikan bahwa anak-anak mereka kembali bersekolah demi masa depan yang lebih baik," pungkas Sunaryo.