Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Blora Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 dan KUA-PPAS 2025

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam rangka men...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dalam rangka menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023. Rapat ini juga dirangkaikan dengan penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Blora, HM. Dasum, SE., MMA, didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD, di ruang pertemuan DPRD Blora pada Sabtu (13/7/2024). Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, dan Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM, hadir secara langsung. Turut serta dalam rapat ini Forkopimda Blora, Kepala OPD, dan seluruh anggota DPRD Blora.

Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Blora

Gabungan Fraksi-fraksi:

Aditya Candra Yogaswara sebagai juru bicara gabungan lima fraksi (PDIP, PKB, Partai Nasdem, Partai Golongan Karya, dan PKS-Gerindra) menyampaikan 15 poin pandangan umum. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya evaluasi dan perbaikan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan yang baik di sekolah negeri. Selain itu, masalah judi online yang merajalela juga menjadi perhatian serius.

Pemda harus serius membuat regulasi dan sanksi tegas, terutama untuk ASN dan pejabat pemerintah lainnya. (Aditya Chandra Yogaswara)

Gabungan fraksi juga menyoroti kesenjangan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) antara PNS dan PPPK yang perlu diatasi mulai tahun anggaran 2025.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Saeful Arifin, juru bicara Fraksi PPP, menyampaikan 9 poin pandangan umum, termasuk pertanyaan mengenai implementasi SIMNANGKIS Kabupaten Blora yang belum terlihat hasil dan dampaknya. Fraksi PPP juga menerima masukan dari masyarakat Cepu mengenai penataan sepanjang jalan Ketapang hingga Taman Seribu Lampu serta status ruas jalan Bangkleyan-Doplang yang masih menjadi pertanyaan.

Pemkab Blora harus segera mengadakan alat perekaman E-KTP di setiap kecamatan karena kerusakan yang sudah terjadi di hampir semua kecamatan. (Saeful Arifin)

Fraksi Demokrat-Hanura

Iwan Krismiyanto, juru bicara Fraksi Demokrat-Hanura, menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan 2023 yang masih di bawah harapan. Fraksi ini mengharapkan pendapatan asli daerah mencapai Rp400 miliar pada tahun 2023. Selain itu, Fraksi Demokrat-Hanura juga mendorong penyertaan modal ke BUMD PT. Bank Jateng untuk kesejahteraan masyarakat Blora.

Penyerahan Dokumen KUA-PPAS 2025

Setelah penyampaian pandangan umum dari ketiga fraksi, Bupati Blora H. Arief Rohman didampingi Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE., M.Si, menyerahkan secara simbolis dokumen rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025 kepada pimpinan DPRD Blora.