Pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD kemudian disampaikan oleh juru bicara masing-masing.
Terjadi pertemuan besar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora pada hari Rabu (20/9/2023), di mana Pemerintah Kabupaten Blora bersama-sama dengan DPRD mengadakan rapat paripurna untuk membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023.
Rapat tersebut digelar di ruang pertemuan DPRD Blora dengan Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE, M.MA, memimpin acara tersebut, didampingi oleh sejumlah Wakil Ketua DPRD. Turut hadir dalam acara ini Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, ST., MM, yang mewakili Bupati Blora, H. Arif Rohman, S.IP., M.Si., anggota DPRD Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forkopimda Blora.
Dalam pengantarnya, HM Dasum sebagai pemimpin rapat paripurna mengungkapkan bahwa Raperda Perubahan APBD Blora Tahun Anggaran 2023 telah diterima oleh DPRD dari Pemerintah Kabupaten Blora melalui surat pengantar nomor 900/3795 tanggal 22 Agustus 2023. Selanjutnya, Raperda ini telah menjalani tahap pembahasan di DPRD.
"Dalam pembahasan, DPRD memandang masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan, oleh karena itu dalam rapat paripurna ini, Fraksi-Fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umumnya," ungkap HM Dasum.
Pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD kemudian disampaikan oleh juru bicara masing-masing. Gabungan Fraksi (PDIP, PKB, NASDEM, GOLKAR, PKS, Gerindra) diwakili oleh Santoso Budi Susetyo, yang menyampaikan 14 poin pandangan umum.
Salah satu poin yang mencolok adalah keluhan dari paguyuban penjaga sekolah di Kabupaten Blora, yang mengeluhkan rendahnya honor mereka yang berkisar pada Rp250.000,- per bulan. Gabungan Fraksi DPRD Blora mengusulkan peningkatan honor bagi penjaga Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang memiliki masa kerja lebih dari 4 tahun, dengan honor sebesar Rp1.000.000,- per bulan. Sementara itu, penjaga SDN yang masa kerjanya kurang dari 4 tahun diusulkan mendapatkan honor Rp800.000,- per bulan. Selain itu, usulan juga mencakup pemberian BPJS Kesehatan kepada semua penjaga sekolah.
Pada poin ketujuh, Fraksi DPRD Blora menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur di wilayah Kecamatan Kunduran, termasuk perbaikan jalan Botoreco, Ngawenombo, dan Sempu. Mereka juga menekankan pentingnya mengoptimalkan anggaran pada bulan September 2023 untuk memastikan kualitas pekerjaan yang baik.
Santoso Budi Susetyo, juru bicara Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora, menekankan, "Hal ini agar kualitas pekerjaan baik, pengangkutan material menuju lokasi pembangunan juga mudah. Jangan seperti tahun lalu, ada pekerjaan tidak selesai karena dikerjakan musim hujan, kondisi hujan deras berpotensi longsor."
Selain itu, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan di tingkat Puskesmas dan rumah sakit, yang dianggap kurang ramah. Fraksi DPRD Blora berharap agar Dinas Kesehatan dapat memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Fraksi Demokrat-Hanura, yang diwakili oleh Iwan Krismiyanto, juga menyampaikan pandangan umum mereka. Salah satu poin yang diapresiasi adalah penghargaan kepada Camat Randublatung sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang berhasil menyelesaikan proyek sarana dan prasarana dengan cepat.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), melalui juru bicaranya Saeful Arifin, juga memberikan pandangan umum mereka, yang mencakup isu seperti verifikasi dan validasi (Verval) terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, serta perluasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor.
Acara tersebut ditutup dengan sambutan dari Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati, ST., MM, yang membacakan pesan dari Bupati Blora, H. Arif Rohman, S.IP., M.Si. Ia menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif DPRD dan berjanji untuk memberikan tanggapan pada Rapat Paripurna selanjutnya, yang dijadwalkan pada Kamis (21/9/2023). Rapat tersebut akan membahas Jawaban Bupati Blora atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dan akan diikuti dengan Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Blora.
