Ketua Komisi A DPRD Blora : Baik BPD maupun Panitia kita minta menjaga kredibilitas.Jangan sampai melanggar Perbup maupun Perda,
Tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Blora 8 Juli 2023 menuju titik kulminasi tertinggi. Beberapa hari lagi sudah memasuki hari H Pemilihan Kepala Desa. HM Supardi berpesan pada BPD dan Panitia Pilkades untuk tetap fair, tidak bermain di belakang meja.
"Panitia Pilkades kita minta berjalan sesuai dengan tupoksinya. Baik BPD maupun Panitia kita minta menjaga kredibilitas.Jangan sampai melanggar Perbup maupun Perda," HM Supardi yang juga Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Blora di ruang kerjanya, Senin (3/7/2023).
Menurutnya, setiap tahapan Pilkades harus dilaksanakan secara terbuka. Mulai dari penentuan PJ, pemberian waktu, kesempatan, kenyamanan yang sama pada setiap Calon Kepala Desa saat penyampaian Visi-Misi, hingga hari H pencoblosan dan penghitungan suara harus dilaksanakan secara fair. "Jangan sampai ada permainan dibelakangnya," ujar HM Supardi.
Terkait dengan kemungkinan adanya sengketa Pilkades, Ketua Komisi A mengatakan, "Kita terbuka menerima aduan bila ada permasalahan. Asalkan aduan tersebut aduan yang bertanggung-jawab. Bukan aduan yang asal 'njeplak'. Nanti tetap kita klarifikasi. Masuk ranah perdata atau pidana, cukup bukti atau tidak," ujarnya.
Namun, pihaknya tetap memberikan arahan agar setiap persengketaan diselesaikan secara berjenjang.
"Bila ada permasalahan, Panitia Pilkades bisa meminta pembinaan di Tingkat Kecamatan. Kalau dirasa berat bila ke PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa). Namun kalau ada kesulitan yang mendasar, baru dipecahkan bersama Komisi A," pungkas HM Supardi. (AW)
.jpeg)