Penghargaan KLA bukanlah tujuan utama, melainkan merupakan bonus atas kewajiban Pemkab untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak.
Blora meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Pengumuman penghargaan tersebut dilakukan melalui zoom pada Sabtu (22/7/23). Setelah lima tahun berturut-turut berada di kategori Pratama, Blora berhasil naik peringkat menjadi kategori Madya.
Selain Blora, beberapa kabupaten lain di Indonesia juga mendapatkan anugerah KLA kategori Madya. Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Lahat, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Banjarnegara turut menerima penghargaan ini.
Kabupaten Layak Anak (KLA) merupakan kabupaten yang memiliki komitmen kuat dalam merencanakan, menetapkan, dan menjalankan program pembangunan dengan berfokus pada hak dan kewajiban anak. Tujuan dari KLA adalah memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Di Indonesia, setiap tahunnya dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan bagi kabupaten dan kota yang ramah anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kementerian lembaga, dan Tim Independen melakukan evaluasi dan mengkategorikan wilayah tersebut dalam lima peringkat, yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama, dan KLA.
Blora berhasil meraih status Kabupaten Layak Anak (KLA) setelah melalui proses Verifikasi Lapangan secara hybrid (VLH) yang dilakukan oleh tim dari Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada Senin (5/6/2023) lalu.
Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, menyampaikan komitmen kuat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Blora kepada tim penilai. Ia bersama dengan Wakil Bupati, Forkopimda, dan instansi vertikal berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak di seluruh klaster, kelembagaan, Kelana (kecamatan layak anak), dan Dekela (desa/kelurahan layak anak) karena anak-anak adalah masa depan bangsa.
Bupati Arief menegaskan bahwa penghargaan KLA bukanlah tujuan utama, melainkan merupakan bonus atas kewajiban Pemkab untuk memenuhi hak dan melindungi anak-anak di seluruh Kabupaten Blora.
Blora telah berfokus pada peningkatan capaian di lima klaster penilaian. Di klaster I, Hak Sipil dan Kebebasan, upaya dilakukan untuk mencapai 100% dalam capaian Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Pada tahun 2022, capaiannya mencapai 99,32%.
Klaster II, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, menjadi perhatian penting bagi Blora. Melalui peran aktif TP PKK, 24 LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), dan lembaga layanan konsultasi keluarga lainnya, Blora berharap anak-anak dapat berkembang menjadi individu yang berkarakter, berkualitas unggul, dan berdaya saing.
Blora juga giat berupaya dalam Klaster III, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, untuk menurunkan angka stunting dan gizi buruk. Pelayanan fasilitas kesehatan yang ramah anak akan ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga anak-anak dapat mengakses layanan kesehatan dengan cepat dan mudah.
Pada Klaster IV, yang berkaitan dengan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, Blora mendorong semua sekolah untuk menjadi satuan pendidikan ramah anak. Diharapkan wajib belajar 12 tahun dapat tercapai dengan penambahan ruang bermain dan pusat kreativitas anak.
Blora juga memberikan perhatian khusus pada Klaster V, Perlindungan Khusus, dengan menyediakan berbagai layanan dan fasilitas bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus. Melalui pelaksanaan Perda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diharapkan semua anak dapat dilindungi secara maksimal mulai tingkat desa, kecamatan, maupun dalam wilayah kabupaten.
Bupati Arief menegaskan bahwa penambahan kualitas dan jumlah kecamatan layak anak, kelurahan layak anak, dan desa layak anak terus diupayakan dengan peningkatan pencapaian indikator yang ada. (AW)
